JAKARTA, ALIANSIBERITA.ID – Publik kini tengah menanti langkah konkret pemerintah pasca berakhirnya masa tugas Satgas BLBI. Di tengah semangat besar Presiden Prabowo Subianto memburu aset negara yang dikorupsi, nasib penagihan piutang BLBI justru terkesan jalan di tempat tanpa nakhoda yang jelas.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho. Dia secara terbuka mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menjelaskan kepada publik mengenai keberlanjutan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk pembentukan lembaga permanen yang akan meneruskan tongkat estafet Satgas BLBI.
Hardjuno menilai, transparansi ini sangat krusial mengingat Presiden Prabowo sedang menunjukkan taringnya dalam pemulihan aset negara. Salah satu buktinya adalah pengembalian uang rampasan negara sebesar Rp10,2 triliun dari sektor kehutanan yang diserahkan ke Kejaksaan Agung, baru-baru ini.
“Jika pemerintah memang serius mengawal pengembalian aset negara dari berbagai kasus, publik berhak tahu bagaimana kelanjutan penanganan BLBI setelah Satgas selesai. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai lembaga penggantinya,” ujar Hardjuno dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Menagih Bukti Nyata Bukan Sekadar Janji
Menurut Hardjuno, jangan sampai upaya penyelamatan uang rakyat ini kehilangan arah atau sengaja “didinginkan” setelah Satgas dibubarkan.
Hardjuno menekankan perlunya institusi dengan mandat hukum yang kuat agar proses penagihan dan penyelamatan aset tetap berjalan konsisten.
Dia juga menyoroti janji dari pihak kementerian yang sebelumnya sempat menyatakan akan fokus mengejar piutang negara tanpa harus memicu kegaduhan atau noise.
“Sudah hampir satu bulan ada pernyataan tidak akan bikin noise tapi memastikan duit negara balik. Mana hasilnya? Segera umumkan. Publik butuh kepastian, apalagi Presiden sudah menegaskan bahwa dana untuk program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis salah satunya bersumber dari uang yang selama ini dikorupsi,” tutur Hardjuno.
Misteri Selisih Angka Rp101 Triliun
Lebih jauh, Hardjuno mengungkapkan adanya keganjilan terkait data sisa piutang BLBI yang beredar di publik. Selama ini, Satgas BLBI diketahui menangani kewajiban sekitar Rp110 triliun.
Namun, data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru memunculkan angka yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp211 triliun. Artinya, ada selisih piutang sebesar Rp101 triliun yang nasibnya masih menjadi tanda tanya besar.
“Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka, berapa sebenarnya angka pasti piutang BLBI yang menjadi hak negara? Bagaimana status penanganannya saat ini, dan siapa yang memegang komando tanggung jawabnya?” imbuhnya.
Bagi Hardjuno, kejelasan ini bukan hanya soal angka, melainkan ujian integritas bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik.
Semangat pemberantasan kerugian negara harus dilakukan secara merata di semua sektor, tanpa terkecuali dalam penuntasan sejarah panjang skandal BLBI.
