ALIANSIBERITA.ID, JAKARTA – Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6,0 persen pada 2027. Untuk mengejar sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan postur RAPBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
RAPBN 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Anggaran tersebut dirancang bukan hanya untuk menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Target pertumbuhan 6 persen disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional pada 2026 yang masih cukup kuat. Pada semester I 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026 berada di kisaran 5,6–6,0 persen. Kinerja tersebut menjadi salah satu pijakan dalam menetapkan target pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2027.
Belanja negara Rp4.097,2 triliun
Dalam RAPBN 2027, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja itu terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735,0 triliun.
Dari Belanja Pemerintah Pusat, pemerintah mengalokasikan Rp1.504,7 triliun untuk Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp1.857,5 triliun untuk Belanja non-K/L.
Pemerintah menyatakan belanja akan diarahkan pada prinsip belanja berkualitas dan efisien. Anggaran juga akan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur sektor strategis, meningkatkan akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial, serta memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijakan belanja tersebut mendukung delapan klaster Prioritas Kebijakan Pembangunan Nasional (PKPN), yaitu Kedaulatan Pangan; Kemandirian Energi dan Air; Pendidikan; Kesehatan; Hilirisasi dan Industrialisasi; Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana; Ekonomi Kerakyatan dan Desa; serta Penurunan Kemiskinan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal tetap diarahkan ekspansif meski skalanya tidak terlalu besar.
“Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan kepada perekonomian,” beber Menkeu Purbaya, sebagaimana dinukil dari keterangan resminya, Jumat (14/8/2026).
Pendapatan negara ditarget Rp3.426 triliun
Untuk mendukung belanja tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp3.426,0 triliun atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp517,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp0,7 triliun.
Pemerintah akan memperkuat penerimaan perpajakan melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Pengawasan berbasis risiko serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Sementara PNBP akan diperkuat melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam, optimalisasi penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan, peningkatan produktivitas aset negara, serta peningkatan kualitas layanan kementerian/lembaga dan badan layanan umum.
Percepatan hilirisasi sumber daya alam juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara.
Target ekonomi dan kesejahteraan
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dibarengi dengan sejumlah sasaran kesejahteraan.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen. Rasio gini dipatok 0,362–0,367, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan berada pada kisaran 4,30–4,87 persen.
Pembangunan sumber daya manusia juga diperkuat melalui target Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,575. Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan mencapai 0,8038, sementara proporsi penciptaan lapangan kerja formal dipatok 40,81 persen.
Pemerintah juga menargetkan GNI per kapita mencapai USD5.800–USD5.840 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,84.
Pada 2026, sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan. TPT pada Februari 2026 turun menjadi 4,74 persen dari 4,76 persen pada Februari 2025. Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari 8,47 persen pada Maret 2025.
Defisit dijaga 2,40 persen
Dengan belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan, RAPBN 2027 mencatat defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah memastikan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati atau prudent. Pembiayaan utang dan nonutang akan dikombinasikan dengan mempertimbangkan biaya, risiko, serta manfaat jangka panjang.
Strategi pembiayaan mencakup pendalaman pasar keuangan domestik, perluasan basis investor, diversifikasi penerbitan obligasi global, peningkatan fleksibilitas pengelolaan kas negara, serta pengembangan innovative financing.
Skema innovative financing tersebut antara lain pembiayaan investasi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan blended finance.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tantangan ekonomi pada 2027 tetap cukup kompleks karena kondisi global masih penuh ketidakpastian. Namun, pengalaman pemerintah menghadapi dinamika ekonomi dalam beberapa triwulan terakhir menjadi modal untuk merespons tekanan eksternal.
Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan kemampuan dalam merumuskan respons kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
Dengan postur tersebut, RAPBN 2027 tetap diarahkan ekspansif untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan fiskal agar target pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.
