DUMAI, ALIANSIBERITA.ID – Langkah berani dan terbuka ditunjukkan oleh Ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kota Dumai, Agoes S. Alam.
Menanggapi alokasi dana hibah sebesar Rp15 juta untuk satu tahun anggaran, dia berencana membuka ruang debat publik dengan Wali Kota Dumai guna menguji arah kebijakan pembangunan kebudayaan di “Kota Idaman”.
Langkah ini diambil bukan sekadar untuk memprotes nominal anggaran, melainkan sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi. DKD Dumai ingin memastikan apakah visi pembangunan kota sudah menempatkan seni dan budaya sebagai fondasi peradaban atau hanya sekadar pelengkap administratif.
Seni Bukan Beban Anggaran
Ketua DKD Dumai, Agoes S. Alam menegaskan bahwa dalam membangun daerah, sektor kesenian harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi identitas dan karakter masyarakat.
Dia menyebutkan bahwa nilai hibah Rp15 juta per tahun memunculkan pertanyaan besar mengenai keseriusan pemerintah dalam mendukung ekosistem budaya.
“Benar, kita merencanakan debat tersebut. Dalam konteks pembangunan daerah, seni dan budaya bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi peradaban, identitas, dan karakter kota,” ujar Agoes saat dihubungi, Senin (23/2/2026).
Momentum Evaluasi Kebijakan
Agoes menambahkan, debat publik ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana kebijakan penganggaran berpihak pada kemajuan peradaban.
Menurutnya, publik berhak mengetahui prioritas anggaran, dan insan seni memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi secara argumentatif serta bermartabat.
“Debat yang sehat dengan Wali Kota Dumai justru dapat menjadi momentum evaluasi bersama, apakah kebijakan penganggaran sudah sejalan dengan visi pembangunan, atau masih menempatkan kebudayaan sebagai pelengkap semata,” pungkasnya.
Wacana debat ini kini menjadi sorotan publik seni di Dumai, menanti keberanian Pemerintah Kota untuk berdialog secara terbuka demi transparansi dan kemajuan ekosistem kesenian daerah.
