SURABAYA, ALIANSIBERITA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan program intervensi pendidikan bagi warga Kota Pahlawan. Kali ini, fokus tertuju pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).
Melalui Dinas Pendidikan (Dispendik), Pemkot tengah melakukan konsolidasi data besar-besaran untuk memastikan bantuan beasiswa jatuh ke tangan yang tepat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati mengungkapkan bahwa proses verifikasi ini merupakan langkah krusial. Sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang terdaftar dalam kategori keluarga miskin (gamis) dan pra-miskin.
“Kami sedang melakukan konsolidasi data. Verifikasi harus benar-benar ketat untuk menentukan siapa yang berhak. Konsep dari Pak Wali Kota jelas, yakni mereka yang saat ini masih terdata dalam basis data keluarga miskin atau pra-miskin,” ujar Febrina seperti dikutip dari surabaya.go.id pada Rabu (25/2/2026).
Target 8.000 Penerima dan Larangan Pungutan
Wanita yang akrab disapa Febri ini memproyeksikan ada sekitar 8.000 siswa PAUD-TK di Surabaya yang akan menyerap bantuan ini. Angka tersebut saat ini sedang divalidasi ulang dengan kondisi riil di lapangan (real name) untuk menghindari duplikasi atau ketidaktepatan sasaran.
Menariknya, Febri menegaskan aturan main bagi sekolah. Jika seorang siswa sudah terkonfirmasi masuk kategori miskin atau pra-miskin, maka pihak sekolah dilarang keras menarik pungutan biaya pendidikan kepada orang tua siswa tersebut.
“Sekitar 8.000-an, makanya sekarang butuh cek kembali di lapangan. Kami juga sedang menyiapkan metode penyaluran yang aman. Mengingat anak PAUD belum memiliki rekening pribadi, ini menjadi bagian teknis yang harus disikapi hati-hati agar tidak muncul masalah di kemudian hari,” jelasnya.
Sinergi Data dengan Dinas Sosial
Guna mendapatkan data yang akurat dan akuntabel, Dispendik Surabaya tidak bekerja sendiri. Mereka bersinergi erat dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Koordinasi lintas OPD ini bertujuan untuk menyinkronkan data kependudukan dengan status ekonomi terbaru warga.
Febri menargetkan seluruh proses administrasi, pengecekan data, hingga validasi lapangan bisa tuntas pada akhir Februari 2026. Adapun nilai bantuan yang disiapkan Pemkot Surabaya untuk jenjang PAUD-TK ini adalah sebesar Rp50 ribu per bulan.
“Mudah-mudahan akhir Februari ini semua administrasi dan proses cek selesai, sehingga program ini bisa segera berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Febri.
Dengan adanya program ini, Pemkot Surabaya berharap tidak ada lagi anak usia dini di Surabaya yang terkendala biaya pendidikan, sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia unggul sejak usia dini.
