DUMAI, INVENTORI.CO.ID — Euforia Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai dalam merayakan penghargaan nasional atas keberhasilan menekan angka pengangguran mendadak terasa hambar.
Di balik piagam prestisius tersebut, muncul kritik tajam yang menyebut pencapaian tersebut tak lebih dari sekadar “angka cantik” yang belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Kota Minyak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyuguhkan narasi yang memukau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Dumai diklaim melandai dari 5,15 persen pada 2023, menjadi 4,66 persen di 2024, hingga terus menyusut ke angka 4,51 persen pada tahun 2025.
Sayangnya, bagi para penggerak buruh, statistik hanyalah kulit luar yang menutupi luka lama kesenjangan kompetensi.
Fatamorgana Statistik dan Kualitas Pekerjaan
Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ’92 Kota Dumai, Agoes Budianto menyuarakan keraguan besar terhadap dampak nyata dari penurunan angka tersebut.
Baginya, angka pengangguran yang rendah bukanlah indikator tunggal kesejahteraan jika warga lokal hanya mengisi pos-pos pekerjaan yang tidak strategis atau berkualitas rendah.
“Indikator pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang diperoleh masyarakat. Kita butuh perspektif yang lebih komprehensif, bukan sekadar melihat penurunan angka statistik di atas kertas,” cetus Agoes melalui keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Dia menyoroti fenomena di mana warga lokal seolah hanya menjadi penonton di tengah gemuruh industri migas dan pelabuhan yang menjadi identitas ekonomi Dumai.
Penurunan angka pengangguran diduga tidak berkorelasi linear dengan penyerapan tenaga kerja lokal pada posisi-posisi krusial di perusahaan besar.
Tantangan SDM yang Terabaikan
Kritik paling menohok dari SBSI ’92 tertuju pada ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam menyambut peluang industri.
Ada jurang besar antara kualifikasi yang dipatok perusahaan dengan kemampuan angkatan kerja di Dumai. Ironisnya, program peningkatan kompetensi dari pemerintah dianggap belum menyentuh substansi yang dibutuhkan pasar kerja modern.
Agoes menilai, pemerintah daerah tampak lebih sibuk mengejar target administratif ketimbang melakukan pembenahan serius pada sistem pelatihan tenaga kerja.
“Peningkatan SDM angkatan kerja ini yang justru belum terlihat dilakukan dengan serius. Jangan sampai warga lokal terus tergerus karena ketidakmampuan menangkap peluang yang ada di depan mata,” ujar Agoes.
Kini, penghargaan nasional yang baru saja diraih Pemkot Dumai menjadi ujian konsistensi. Jika pemerintah hanya terpaku pada seremoni tanpa membenahi kualitas SDM dan akses pekerjaan yang adil bagi anak tempatan, maka prestasi tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi catatan sejarah yang tidak berjejak di kesejahteraan masyarakat luas.
