JAKARTA, ALIANSIBERITA.ID – Pemerintah terus memperkukuh tali kolaborasi dengan pemerintah daerah demi menjadikan seluruh wilayah di Indonesia sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan aliran dana transfer, serta pembukaan akses pembiayaan yang lebih luas, pemerintah berkomitmen mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, melainkan juga berkualitas dan merata pada tahun 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa di tengah dinamika dan ketidakpastian global, fondasi ekonomi Indonesia terbukti tetap berdiri dengan tangguh.
Ketahanan ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai angka 5,61 persen, laju inflasi yang tetap sehat di posisi 3,08 persen, serta surplus neraca perdagangan yang sukses dipertahankan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.
Sektor perbankan pun turut menyokong pergerakan ini dengan pertumbuhan kredit yang mendekati 12 persen pada Mei 2026.
”Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kukuh. Namun ke depan, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, kita akan mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah,” kata Menkeu Purbaya melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/6/2026).
Kolaborasi Nasional dalam KEM-PPKF 2027
Menkeu Purbaya menggarisbawahi bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh hanya berpusat di tingkat nasional, melainkan harus lahir dari kontribusi nyata setiap daerah.
Oleh karena itu, dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, pemerintah memberikan porsi perhatian yang besar pada penguatan ekonomi regional agar buah pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok.
”Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent (bijaksana),” jelas Menkeu.
Strategi penguatan ini nantinya akan bertumpu pada tiga langkah bersama, yaitu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja publik di daerah, serta membuka ruang bagi sumber pembiayaan yang kreatif.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperluas kemampuan daerah dalam membangun wilayahnya masing-masing secara mandiri.
Solusi Infrastruktur Daerah Lewat Skema PT SMI
Salah satu bentuk dukungan konkret pusat ke daerah adalah penyediaan fasilitas pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran tetap dapat membangun fasilitas publik yang krusial bagi warga, seperti gedung sekolah, rumah sakit, jaringan air minum, hingga akses jalan daerah, menggunakan pinjaman berbunga rendah dengan jangka waktu pengembalian yang panjang.
”Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” urai Menkeu Purbaya.
Penguatan ekonomi berbasis regional ini menjadi kunci penting dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 2027 yang dipatok pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Pemerintah optimistis target ini dapat dicapai melalui gotong royong di sektor investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat setempat.
”Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi; pusat, daerah, termasuk sektor riil. Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati 6 persen atau bahkan lebih,” ucapnya.
Mempererat Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Demi memastikan seluruh kebijakan berjalan selaras, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Upaya reformasi ini mencakup digitalisasi sistem transfer dana ke daerah, mempererat sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, hingga penyusunan dokumen KEM-PPKF berbasis regional agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Menkeu Purbaya meyakini, dengan kapasitas fiskal daerah yang semakin mapan, ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat terus dikikis. Daerah yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
”Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan prudent, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat,” pungkas Menkeu.
