ALIANSIBERITA.ID, JAKARTA – Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Target tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta Kepala BPI Danantara pada Rabu (2/9/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah target yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang ditargetkan berada pada kisaran 6,0-6,5 persen pada 2027.
Jutaan Lapangan Kerja Baru Ditargetkan Tercipta
Target penurunan kemiskinan tersebut berjalan beriringan dengan sasaran di sektor ketenagakerjaan.
Pemerintah dan DPR menyepakati penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027. Sementara itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dipatok pada kisaran 4,30-4,87 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari sasaran pembangunan yang disepakati bersama dalam kerangka RAPBN 2027.
Tak hanya lapangan kerja dan kemiskinan, pemerintah juga menetapkan sejumlah indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,575. Untuk sektor pertanian, Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan sebesar 0,8038, sedangkan Indeks Nilai Tukar Petani berada pada rentang 126-128.
Adapun Indeks Nilai Tukar Nelayan ditargetkan mencapai 106-110.
Inflasi 2,5 persen dan Rupiah Rp17.500 per Dolar AS
Di sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen disertai dengan sejumlah asumsi lainnya.
Pemerintah dan DPR menyepakati inflasi sebesar 2,5 persen secara tahunan (YoY). Nilai tukar rupiah diasumsikan berada di level Rp17.500 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Untuk indikator pendapatan, GNI per kapita ditargetkan berada pada kisaran USD5.800-5.840. Jika dihitung dalam rupiah, GNI per kapita diproyeksikan mencapai Rp98,54 juta hingga Rp99,22 juta.
Sementara itu, pemerintah menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,84.
Kemiskinan Ekstrem Ditargetkan Maksimal 0,5 persen
Dalam pembahasan tersebut, Tingkat Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu indikator yang disepakati.
Pemerintah dan DPR menetapkan target kemiskinan ekstrem pada kisaran 0-0,5 persen. Angka tersebut sedikit berbeda dengan yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, yakni sebesar 0 persen.
Untuk mengukur tingkat ketimpangan, Rasio Gini disepakati berada pada rentang 0,360-0,365. Sebelumnya, dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, indikator tersebut tercantum pada kisaran 0,362-0,367.
Menkeu Sebut Pembahasan Berlangsung Konstruktif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi dukungan Komisi XI DPR RI dalam rangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027.
Menurut Purbaya, pembahasan yang berlangsung dinamis dan konstruktif tersebut menghasilkan komitmen untuk memperkuat arah kebijakan fiskal pada 2027.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid dalam serangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan,” ungkap Purbaya.
Dia menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti serta mempedomani seluruh masukan, pandangan, saran, dan kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan tersebut.
Hasil kesepakatan itu selanjutnya akan menjadi bagian dari penyempurnaan kebijakan dan penyusunan arsitektur RAPBN 2027.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
