ALIANSIBERITA.ID, DUMAI — Kegiatan bongkar muat di Terminal Khusus (Tersus) PT Agro Murni menjadi perhatian serius setelah diduga melibatkan penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang status perizinan serta kewenangan resminya belum terverifikasi secara jelas.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Dumai.
Pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini mereka memegang Pemberitahuan Mulai Kegiatan Usaha (PMKU) resmi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai, yang status, ruang lingkup, maupun masa berlakunya masih aktif dan sah secara hukum.
Soroti Legalitas Penyedia Jasa
Manajer Unit Usaha Pengarahan Jasa (UUPJ) TKBM, Amir Hamzah, menekankan bahwa otoritas terkait tidak boleh menutup mata terhadap prosedur penyelenggaraan jasa pelabuhan.
Menurut dia, keabsahan operasional tak sebatas memegang izin di atas kertas, tetapi juga wajib didasari oleh surat penugasan serta dokumen kerja sama yang sah.
Pihaknya menilai, koperasi yang saat ini menjalankan aktivitas penyelenggaraan TKBM di Tersus PT Agro Murni patut diduga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025.
Desak Audit dan Verifikasi Perizinan
Melihat potensi pelanggaran aturan tersebut, Koperasi Jasa TKBM Pelabuhan Dumai meminta KSOP maupun Dinas Koperasi setempat mengambil langkah tegas dengan memeriksa secara menyeluruh legalitas pihak penyedia jasa di terminal khusus tersebut.
“Karena itu, kami meminta KSOP Kelas I Dumai dan Dinas Koperasi Dumai memeriksa status perizinan Koperasi tersebut,” ujar Amir Hamzah di Dumai, Senin (12/10/2026) WIB.
Langkah audit ini dinilai sangat penting demi menjaga kepatuhan hukum di lingkungan Pelabuhan Dumai, sekaligus memastikan seluruh kegiatan bongkar muat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi aliansiberita.id masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak manajemen PT Agro Murni serta instansi terkait guna memberikan ruang klarifikasi dan menjaga keberimbangan berita.
