SURABAYA, Aliasiberita.id –Proyek pembangunan saluran air di kawasan Banyu Urip, Surabaya, menjadi sorotan publik. Proyek yang seharusnya menjadi solusi penanganan banjir justru memunculkan pertanyaan serius terkait dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), munculnya genangan air di sekitar lokasi, serta transparansi penggunaan anggaran negara.
Proyek tersebut diketahui milik Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dengan nama pekerjaan Pembangunan Saluran Cor Setempat 150 x 150 K225 (Saluran Banyu Urip) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan dokumentasi papan informasi proyek, tercatat:
– Kontraktor Pelaksana: PT Bahtera Sinergi Struktur
– Konsultan Pengawas: CV Cakra Nenggala Konsultan KSO PT Duta Bhuana Jaya
– Nomor Kontrak: 000.3.3/029/06.2.01.0029.EPC/436.7.3/2026
Namun, dalam papan proyek tersebut tidak tercantum nilai kontrak dan durasi pekerjaan*, sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi anggaran.
Dugaan K3 Diabaikan, Keselamatan Pekerja Dipertanyakan
Sorotan paling tajam tertuju pada dugaan belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Berdasarkan keterangan narasumber dan dokumentasi warga di lapangan, terlihat pekerja beraktivitas di area galian yang tergenang air dengan pengaman yang minim.
Persoalan ini harus menjadi atensi serius. Beberapa poin krusial yang harus diverifikasi di lapangan meliputi:
1. Apakah pekerja telah dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai risiko?
2. Apakah area galian berbahaya telah diberi pembatas, rambu, dan lampu peringatan?
3. Apakah ada jalur aman bagi masyarakat dan petugas pengatur lalu lintas?
Pekerjaan saluran memiliki risiko tinggi seperti longsor galian, tersengat alat berat, hingga tenggelam. Keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas di atas kertas, sementara risiko nyata di lapangan dibiarkan.
Genangan Air dan Dampak Warga, Siapa Bertanggung Jawab?
Selain K3, kondisi genangan air yang meluas di sekitar lokasi proyek juga dikeluhkan warga. Belum dapat dipastikan apakah genangan tersebut disebabkan oleh metode kerja yang menghambat aliran drainase eksisting, faktor curah hujan, atau kondisi saluran lama.
Jika terbukti pengerjaan proyek menghambat aliran air dan merugikan warga, maka kontraktor dan pengawas wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai metode dewatering dan pengendalian dampak lingkungan selama konstruksi.
Proyek Pemerintah Harus Transparan
Papan proyek bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud transparansi. Publik berhak tahu berapa anggaran yang digunakan.
PT Bahtera Sinergi Struktur sebagai pelaksana dan CV Cakra Nenggala Konsultan sebagai pengawas perlu diberi ruang untuk menjelaskan secara terbuka terkait penerapan K3, manajemen genangan, dan kualitas pekerjaan. Sementara DSDABM Kota Surabaya diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan di atas meja, melainkan melakukan sidak lapangan.
Dasar Hukum Pengawasan:
Pemeriksaan proyek ini merujuk pada:
1. UU No. 2 Tahun 2017 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Jasa Konstruksi – mewajibkan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.
2. PP No. 14 Tahun 2021* – tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK – mengatur identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – jika ditemukan unsur pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Desakan Redaksi
Redaksi ALIANSIBERITA.ID mendesak DSDABM Kota Surabaya untuk segera melakukan pemeriksaan terbuka meliputi penerapan K3, kondisi genangan, kesesuaian spesifikasi teknis, dan pengawasan konsultan.
Kami juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada PT Bahtera Sinergi Struktur, CV Cakra Nenggala Konsultan KSO PT Duta Bhuana Jaya, dan DSDABM Kota Surabaya demi prinsip pemberitaan yang kritis, berimbang, dan berbasis fakta.
Wartawan: Budi (Davin)
