ALIANSIBERITA.ID, JAKARTA – Berkurangnya kucuran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi kelangsungan proyek strategis di berbagai wilayah.
Mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rutin semata dinilai tidak lagi cukup untuk menopang kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Persoalan pelik tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional bertajuk Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Forum diskusi ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus President Director Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo menilai, momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melirik skema pembiayaan alternatif.
Meski payung regulasinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penerbitan obligasi daerah masih membutuhkan percepatan serta kepastian hukum yang lebih kuat.
Agus mengingatkan agar kepala daerah tidak keliru memosisikan surat utang daerah sebagai sekadar penutup lubang anggaran akibat menyusutnya dana transfer pusat.
“Obligasi daerah ini bukan sekadar untuk substitusi, tapi ini adalah tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah,” tegas Agus di sela acara tersebut.
Kemandirian Proyek dan Syarat Ketat Pasar Modal
Menurut Agus, pengelolaan dana hasil obligasi wajib dirancang secara disiplin agar tidak membebani belanja rutin APBD di masa depan.
Pengembalian dana investor harus bertumpu pada skema revenue bond, yakni pembiayaan yang diarahkan ke proyek produktif dan mampu mencetak pemasukan mandiri, seperti infrastruktur transportasi maupun pengembangan rumah sakit berstandar layanan baik.
Di sisi lain, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Made Bagus Tirthayatra, menekankan bahwa aspek perlindungan investor publik menjadi prioritas utama regulator sebelum obligasi daerah dilepas ke pasar modal.
Untuk memenuhi standar tersebut, pemerintah daerah wajib menempuh tahapan koordinasi lintas instansi yang berlapis.
Mulai dari mengantongi persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, memperoleh pertimbangan Kementerian Dalam Negeri serta Bappenas, hingga menyiapkan dokumen keterbukaan informasi berupa prospektus dan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sinergi Kredit Sindikasi BPD Jadi Solusi Cepat
Menyadari panjangnya birokrasi penerbitan surat utang daerah, Agus menawarkan jalan keluar yang lebih praktis dan bisa segera dieksekusi oleh pemerintah daerah. Opsi tersebut berupa skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dikoordinasikan melalui Asbanda.
Secara nasional, kapasitas permodalan kelompok bank daerah dinilai sangat kukuh untuk membiayai proyek berskala besar.
Total aset seluruh BPD saat ini telah menembus kisaran Rp1.100 triliun dan berada di peringkat kelima perbankan nasional, didukung himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir Rp800 triliun serta penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun.
“Kalau suatu daerah seperti Jawa Barat akan membangun instalasi air minum di Jatiluhur atau Bekasi, atau Jawa Timur membutuhkan percepatan pembangunan Trans Jatim, kita bisa lakukan sindikasi,” tutur Agus.
Melalui kolaborasi sindikasi di bawah koordinasi Asbanda, persoalan keterbatasan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang selama ini membatasi kapasitas masing-masing BPD dapat diatasi secara kolektif.
Langkah ini sekaligus memperluas kiprah perbankan daerah agar tidak melulu bergantung pada pembiayaan konvensional aparatur sipil negara, melainkan ikut menjadi motor penggerak proyek infrastruktur strategis di daerah.



