JAKARTA, aliansiberita.id – Percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik di daerah—mulai dari rumah sakit, jaringan air bersih, hingga transportasi massal—membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit.
Ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai kerap membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengeksekusi proyek strategis tersebut.
Melihat kondisi itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) sekaligus Presiden Direktur Bank Jakarta, Agus H Widodo mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Gagasan tersebut dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi panel di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Agus, lonjakan kebutuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah menuntut pemerintah daerah mencari sumber dana tambahan di luar kas rutin.
“Maraknya pembahasan mengenai obligasi daerah harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Persoalannya bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD), tetapi kebutuhan pembangunan memang terus meningkat,” kata Agus.
Tambahan Kapasitas Investasi, Bukan Pengganti Anggaran
Agus meluruskan anggapan bahwa penerbitan obligasi daerah hanya relevan ketika daerah menghadapi pemangkasan TKD. Menurut dia, surat utang daerah harus diposisikan sebagai pengungkit untuk memperbesar kapasitas belanja modal pemda.
Dia mengilustrasikan, apabila kemampuan investasi sebuah daerah sebelumnya berada di level 100, kehadiran obligasi daerah idealnya mampu mendongkrak kapasitas tersebut menjadi 120 atau bahkan 130.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti atau substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Sebaliknya, instrumen ini harus menjadi tambahan investasi bagi daerah untuk mempercepat pembangunan,” ucap Agus.
Proyek Mandiri Jadi Syarat agar APBD Aman
Di sisi lain, Agus mengingatkan agar pemerintah daerah cermat menyusun skema pengembalian dana kepada investor supaya tidak membebani APBD di kemudian hari. Sebelum melepas obligasi, pemda perlu menyiapkan proyek yang memiliki potensi pendapatan operasional secara mandiri.
“Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pengembaliannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut,” ujar dia.
Pola pembiayaan serupa juga dapat diterapkan pada sektor layanan kesehatan. “Begitu pula pembangunan rumah sakit, pembayaran dapat bersumber dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit,” sambung Agus.
Dengan skema berbasis pendapatan proyek tersebut, kewajiban pelunasan obligasi tidak akan menggerus anggaran rutin pemerintah daerah.
Sindikasi Antar-BPD Siap Topang Proyek Jumbo hingga UMKM
Selain melalui pasar modal, Agus menawarkan opsi pembiayaan bersama lewat skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menggarap infrastruktur berskala besar.
Dia mengungkapkan bahwa perbankan daerah secara kolektif memiliki fondasi likuiditas yang sangat kukuh. Total aset seluruh BPD saat ini tercatat mencapai Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit di kisaran Rp660 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang hampir menyentuh Rp800 triliun.
“Kekuatan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema sindikasi antar-BPD,” kata Agus.
Beberapa proyek strategis dinilai cocok dibiayai melalui konsorsium bank daerah tersebut, seperti pembangunan instalasi pengolahan air minum di Bekasi maupun kawasan Jatiluhur, serta pengembangan transportasi publik Trans Jatim.
“Bahkan, untuk kebutuhan pembiayaan dalam skala besar, mulai dari Rp5 triliun, Rp6 triliun, hingga Rp10 triliun, skema sindikasi antar-BPD bisa menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan,” ungkapnya.
Agus memastikan kalangan BPD siap memperluas keterlibatan dalam membiayai proyek strategis pemerintah daerah. Dukungan pembiayaan itu juga diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif serta memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.



