JAKARTA, ALIANSIBERITA.ID – Pemerintah secara resmi menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Laporan krusial tersebut dipaparkan langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Meskipun situasi global sepanjang tahun lalu diselimuti ketidakpastian, instrumen fiskal ini dinilai sukses menjalankan perannya dengan sangat efektif. APBN tidak hanya bekerja sebagai pengelola keuangan negara, tetapi terbukti ampuh menjaga stabilitas ekonomi domestik, melindungi daya beli lapisan masyarakat bawah, serta menopang keberlanjutan pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, APBN 2025 memiliki posisi yang sangat krusial. Pasalnya, anggaran ini menjadi jembatan transisi strategis yang dirancang pada akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun dalam eksekusinya dilaksanakan penuh oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. APBN ini disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal,” ujar Menkeu di hadapan para anggota dewan.
Dia menegaskan bahwa manajemen anggaran sengaja dikelola secara sehat, kredibel, dan akuntabel demi mendukung penuh agenda pembangunan jangka menengah hingga panjang secara berkelanjutan.
Mampu Meredam Gejolak Global dan Menjaga Pertumbuhan
Purbaya tidak menampik jika pelaksanaan anggaran tahun lalu dihantam oleh tantangan global yang semakin pelik. Mulai dari meluasnya fragmentasi perdagangan internasional hingga eskalasi tensi geopolitik dunia. Rentetan sentimen negatif ini sempat meningkatkan risiko pada pasar keuangan, investasi, serta mengganggu rantai pasok global. Namun, fondasi ekonomi Indonesia terbukti tetap berdiri kukuh.
Buktinya, perekonomian domestik sepanjang tahun 2025 sukses mencatatkan pertumbuhan positif di angka 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Rapor hijau ini disokong kuat oleh sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,98 persen, investasi yang terus melaju, serta angka inflasi yang berhasil ditekan pada level 2,92 persen.
Bagi Menkeu, capaian riil ini menjadi bukti nyata bahwa bauran kebijakan pemerintah berjalan efektif di lapangan. Anggaran negara benar-benar berfungsi optimal sebagai penahan guncangan (shock absorber) untuk membentengi masyarakat dari imbas buruk krisis luar negeri.
Kucuran Stimulus Rp110,7 Triliun untuk Kesejahteraan Rakyat
Melihat postur anggarannya, realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2025 menyentuh angka Rp2.765,13 triliun. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp3.435,46 triliun. Melalui pengelolaan fiskal yang ekstra hati-hati (prudent), defisit anggaran berhasil dikendalikan di level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp670,34 triliun. Dalam praktiknya, pemerintah selalu memegang teguh prinsip value for money agar setiap rupiah yang keluar memberikan manfaat nyata bagi publik.
Untuk menjaga daya beli sekaligus mendongkrak konsumsi domestik, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Total nilai stimulus ini mencapai Rp110,7 triliun.
Kucuran dana jumbo ini diarahkan langsung untuk memperkuat sektor riil dan padat karya melalui dukungan bagi UMKM, bantuan sektor perumahan, program magang kerja, diskon tiket pada musim liburan, hingga program pemberdayaan generasi muda.
Langkah taktis ini terbukti sukses memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan sosial masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka berhasil menyusut menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, membaik dari posisi Agustus 2024 yang bertengger di angka 4,91 persen.
Setali tiga uang, angka kemiskinan juga melandai dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025. Dengan modal pencapaian ini, pemerintah mengaku tetap optimistis dalam menatap tren perbaikan ekonomi ke depan.
Rapor Hijau Opini WTP dari BPK
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sinergi dan pengawasan ketat yang dilakukan selama ini. Kerja sama tersebut membuahkan hasil positif berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025.
“Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi menjadi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” jelas dia.
Sebagai komitmen nyata, pemerintah memastikan bakal menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan dari BPK. Beberapa strategi pembenahan yang siap dieksekusi di antaranya menyempurnakan standar kebijakan akuntansi, memperkuat keakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama kebijakan sosial, serta membenahi tata kelola subsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.
Purbaya menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah dan parlemen merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kemakmuran rakyat.
