ALIANSIBERITA.ID, KUPANG – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi masyarakat terdampak tumpahan minyak Montara di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8/2026).
Langkah ini diambil atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna menyerap aspirasi warga pesisir yang telah bertahan belasan tahun akibat musibah lingkungan tersebut.
Dalam kunjungan kerja itu, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh persoalan yang dialami masyarakat Laut Timor pascatumpahan minyak tahun 2009.
Sebelum bertolak ke Kupang, dia sempat menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan rencana agenda peninjauan ini.
“Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini. Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini,” ujar Purbaya di hadapan warga Tablolong, sebagaimana mengutip keterangan resminya, Kamis (6/8/2026).
Pengalaman di Satgas Montara
Keterlibatan Purbaya dalam penanganan kasus Montara bukan hal baru. Dia mengungkapkan bahwasanya pernah terjun langsung menangani isu ini bersama tokoh masyarakat NTT, Ferdi Tanoni, saat bergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018 lalu.
Dari sana, dia memahami betul bagaimana rentetan dampak sosial dan ekonomi menekan kehidupan warga pesisir.
“Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009,” terangnya.
Bencana minyak mentah Montara memang tidak sekadar merusak ekosistem laut. Selama 16 tahun terakhir, nelayan lokal mengalami penurunan drastis hasil tangkapan.
Sektor budidaya rumput laut yang menjadi tumpuan warga terganggu, hingga pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pesisir kehilangan sebagian besar pendapatan mereka.
Pengiriman Tim Riset dan Kejelasan Ganti Rugi
Melihat situasi tersebut, Purbaya menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh. Pemerintah tidak hanya berfokus pada persoalan kompensasi finansial, melainkan juga pemulihan lingkungan secara bertahap. Untuk itu, pemerintah berencana menurunkan tim riset guna memetakan kondisi kerusakan terkini.
“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden,” ungkap Purbaya.
Terkait penyaluran hak ganti rugi, dia menjamin pemerintah bakal terus mengawal prosesnya secara terbuka dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan agar pembagian hak warga berjalan akuntabel serta memenuhi rasa keadilan.
“Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Guna mempercepat seluruh tahapan penanganan, pemerintah bakal memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah sinergis ini diharapkan mampu memulihkan roda perekonomian serta membawa angin segar bagi kesejahteraan warga pesisir NTT secara berkesinambungan.
