ALIANSIBERITA.ID, JAKARTA — Pemerintah sedang menyiapkan mekanisme baru untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi. Kelompok masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi berpotensi tidak lagi mendapatkan Pertalite.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, saat ini masih ada masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang tercatat menikmati subsidi BBM. Mereka antara lain berasal dari desil 9 dan 10.
Pemerintah ingin kondisi tersebut diperbaiki agar anggaran subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9 dan 10. Supaya nanti, berapa bulan kemudian, kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya seperti dikutip dari keterangan resminya, Selasa (11/8/2026).
Meski rencana tersebut sudah dibahas pemerintah, penerapannya belum memiliki jadwal pasti. Purbaya mengatakan sistem yang akan digunakan masih dalam tahap pengujian.
Pertamina Siapkan Sistem Penyaringan Penerima Subsidi
Purbaya menyebut sistem yang disiapkan Pertamina sudah cukup baik untuk mendukung pemerintah dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah nantinya dapat melakukan penyaringan berdasarkan data kelompok masyarakat. Dengan begitu, konsumen yang masuk kategori mampu tidak lagi bisa membeli BBM bersubsidi.
Mereka harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
“Yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain,” ungkap Purbaya.
Langkah tersebut berkaitan dengan besarnya anggaran yang harus disediakan negara untuk subsidi energi. Pemerintah ingin dana yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok yang secara ekonomi sudah mampu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan mengenai skema subsidi tepat sasaran.
“Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus dikasih subsidi?” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, penggunaan Pertalite oleh masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 menjadi salah satu persoalan yang sedang dicari solusinya. Pemerintah masih melakukan simulasi untuk menentukan mekanisme yang paling sesuai.
Selain menentukan sistem pembatasan, pemerintah juga menghitung potensi penghematan anggaran. Namun, hingga kini belum ada angka resmi mengenai penghematan yang akan dihasilkan.
Sepeda Motor Tetap Bisa Menggunakan Pertalite
Rencana penataan subsidi BBM tidak berarti seluruh pengguna Pertalite akan terkena pembatasan. Bahlil secara khusus menegaskan bahwa pengguna sepeda motor tidak masuk dalam pembatasan yang sedang dibahas.
“Sepeda motor enggak dibatasi. Berarti enggak ada perubahan untuk yang itu,” tegasnya.
Pemerintah justru akan melihat kondisi ekonomi konsumen dan karakteristik kendaraan dalam menentukan siapa yang nantinya tidak lagi berhak mendapatkan subsidi.
Bahlil mencontohkan kendaraan mewah yang dinilai tidak seharusnya menggunakan BBM subsidi.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi?” ujarnya.
Dengan pola tersebut, pemerintah ingin subsidi benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi keuntungan tambahan bagi kelompok ekonomi atas.
Harga BBM Subsidi Tetap, APBN Jadi Perhatian
Meski pemerintah tengah menata penerima subsidi, harga BBM subsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.
Bahlil mengatakan pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan harga BBM subsidi di tengah kondisi harga minyak dunia yang masih bergerak dinamis.
“Kami bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” kata Bahlil.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi masih dapat mengalami perubahan mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Ketika harga minyak global turun, harga BBM nonsubsidi juga terbuka untuk disesuaikan.
Penataan subsidi ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga APBN. Perubahan harga minyak dunia tetap menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan karena dapat memengaruhi beban anggaran negara.
“Fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman,” ujar Bahlil.
Untuk saat ini, belum ada keputusan final mengenai kapan pembatasan BBM subsidi mulai diterapkan. Pemerintah masih menguji sistem dan menyelesaikan simulasi untuk menentukan skema yang dinilai paling tepat.
Besaran penghematan anggaran dari kebijakan tersebut juga belum dipastikan. Pemerintah memastikan tujuan utamanya adalah membuat subsidi lebih tepat sasaran tanpa menaikkan harga BBM subsidi bagi masyarakat.
