DUMAI, ALIANSIBERITA.ID – Tarik ulur regulasi dan nasib Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai akhirnya bermuara pada kesepakatan krusial.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektoral pada Senin (9/3/2026), DPRD Kota Dumai mengambil langkah tegas untuk mengurai sengkarut yang berpotensi menyandera urat nadi perekonomian Riau tersebut.
Pertemuan yang diinisiasi sebagai respons atas surat hearing Koperasi Jasa TKBM tertanggal 9 Februari lalu ini, menghadirkan formasi lengkap.
Pimpinan DPRD beserta Komisi I dan III, berhadapan langsung dengan para pemangku kebijakan utama, antara lain General Manager PT Pelindo Dumai, Kepala KSOP Kelas I, perwakilan Polres Dumai, Disnaker Dumai, hingga pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai itu sendiri.
Atmosfer rapat tak pelak diwarnai adu argumen yang tajam. Di satu kutub, Koperasi TKBM menuntut jaminan kesejahteraan dan kepastian hukum atas operasional mereka yang kerap membentur kendala regulasi.
Pada kutub lainnya, otoritas pelabuhan yakni Pelindo dan KSOP memegang teguh standar operasional yang mengamanatkan keselamatan absolut (safety zero accident) dan ketertiban tata ruang kawasan.
Dua Konsensus Fundamental
Berangkat dari kebuntuan tersebut, pimpinan sidang mengarahkan diskursus pada pendekatan asas kepatutan dan kepastian hukum positif. Hasilnya, ego lintas instansi berhasil ditekan dan menghasilkan dua konsensus fundamental:
Pertama, Skema Penyelesaian Terintegrasi
Seluruh institusi negara (DPRD, Pemkot, KSOP, Kepolisian) bersama Pelindo dan Koperasi TKBM sepakat merajut solusi komprehensif. Penyelesaian ini dipastikan tidak akan menabrak rambu-rambu hukum nasional, sehingga menutup celah gugatan atau konflik baru di kemudian hari.
Kedua, Manifestasi Kepatuhan Pekerja
Pihak Koperasi Jasa TKBM secara formal menyatakan kesediaannya untuk menundukkan diri pada koridor perundang-undangan selama tahapan resolusi konflik berjalan. Sikap legawa ini diklaim menjadi kunci utama pemulihan iklim kerja pelabuhan yang kondusif.
Keputusan ini digadang-gadang menjadi batu pijakan terciptanya ekosistem kepelabuhanan yang tertib tanpa mengorbankan hak kaum pekerja.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi landasan bagi penyelesaian yang adil dan komprehensif. Jangan sampai polemik internal mengganggu fungsi strategis Pelabuhan Dumai sebagai lokomotif perekonomian daerah,” sebut salah satu Pimpinan DPRD usai menutup rapat.
Ke depan, lembaga legislatif Dumai berkomitmen menempatkan pengawasan ekstra ketat. Mereka memastikan bahwa dua rekomendasi ini tidak sekadar menjadi dokumen usang di atas meja, melainkan tereksekusi secara riil di lapangan demi kemajuan perekonomian Kota Dumai.
das
