SOLO, ALIANSIBERITA.ID – Bank Pembangunan Daerah (BPD) kini dituntut untuk melakukan transformasi peran secara fundamental. Langkah ini bertujuan agar BPD tidak sekadar menjadi pengelola dana dari pemerintah daerah, melainkan tampil sebagai orkestrator yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional secara proaktif dan terukur melalui inovasi pembiayaan.
Dorongan transformasi ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum ASBANDA, Agus H. Widodo, dalam ajang Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Solo.
Menurut Agus, perubahan lanskap ekonomi dan terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah mengharuskan BPD untuk mengambil langkah yang lebih proaktif dan strategis.
“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ungkap Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2026).
Dia memaparkan bahwa BPD sebenarnya memiliki keunggulan struktural yang membedakannya dari bank umum lainnya. Keunggulan tersebut meliputi kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga luasnya jaringan yang menyentuh tingkat daerah.
Posisi unik ini memberikan BPD peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi secara langsung. BPD harus bisa memastikan setiap rupiah yang berputar di daerah mampu memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, serta memperkuat sektor riil.
Tiga Pilar Transformasi BPD
Untuk mewujudkan target agar BPD “naik kelas”, ASBANDA memfokuskan transformasi pada tiga pilar utama, antara lain penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, dan pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.
Agus menyoroti bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu, inovasi pembiayaan menjadi kunci menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu instrumen strategis yang perlu dioptimalkan adalah skema pinjaman daerah.
Pinjaman ini tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur. BPD juga didorong untuk menyasar penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.
Pihak ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator guna menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik daerah dapat dilakukan optimal namun tetap prudent.
Kolaborasi Membangun Daerah
Sejalan dengan visi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir memberikan keynote speech mengingatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Luthfi.
Gubernur Jawa Tengah ini juga menekankan pentingnya peran BPD dalam berbagai aspek strategis, di antaranya mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.
Keberhasilan BPD ke depan tidak sekadar diukur dari kinerja keuangan semata, melainkan dari kontribusi nyatanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui seminar strategis ini, BPD diharapkan mempercepat transformasinya menjadi institusi keuangan daerah yang modern, adaptif, dan berdampak nyata, serta tampil sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
