ALAINSIBERITA.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola (BP) BUMN.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian sejumlah agenda strategis yang dinilai penting bagi penguatan ekonomi nasional.
Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Kepala BP BUMN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Selain membicarakan transformasi BUMN, kedua pihak juga menyoroti penyelesaian regulasi perpajakan, pengelolaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), hingga dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
Menkeu mengatakan, kerja sama yang erat antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN diperlukan agar setiap kebijakan dapat dieksekusi lebih cepat, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga tata kelola perusahaan negara tetap berjalan secara sehat.
Pengelolaan KCJB Masuk Tahap Percepatan
Dalam pertemuan tersebut, pengalihan pengelolaan KCJB menjadi salah satu fokus pembahasan. Pemerintah menargetkan proses tersebut rampung pada pertengahan September 2026.
“Prosesnya akan kita percepat. Mudah-mudahan pertengahan September proses pengalihan pengelolaan KCJB sudah selesai,” kata Menkeu kepada awak media usai pertemuan.
Menurutnya, setelah proses pengalihan selesai, pengelolaan KCJB akan dilakukan melalui salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Skema ini dipilih agar operasional proyek tetap berkelanjutan tanpa memberikan tekanan langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Regulasi dan Pendanaan Jadi Perhatian
Tak hanya KCJB, pemerintah juga sepakat mempercepat penyempurnaan regulasi perpajakan yang dibutuhkan dalam proses konsolidasi dan restrukturisasi BUMN.
Kepastian regulasi dinilai menjadi faktor penting agar transformasi perusahaan pelat merah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pertemuan itu juga membahas mekanisme pendanaan atas berbagai komitmen pemerintah dalam proyek strategis nasional serta penyelesaian sejumlah persoalan lintas kementerian dan lembaga.
Koordinasi yang lebih kuat diharapkan mampu mempercepat implementasi kebijakan sekaligus memastikan setiap program berjalan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Menkeu menegaskan bahwa transformasi BUMN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing perusahaan negara sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita mendukung proses transformasi agar BUMN tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, pertumbuhan tersebut juga akan memberikan manfaat bagi negara dan semakin memperkuat kondisi fiskal,” ujar Menkeu.
Pemerintah optimistis sinergi yang semakin solid antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN akan mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis sekaligus memperkuat fondasi BUMN agar lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
