DUMAI, ALIANSIBERITA.ID – Agenda temu ramah yang digelar DPRD Kota Dumai bersama mahasiswa pada 13 Februari 2026 memunculkan beragam respons publik. Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel The Zuri tersebut menghadirkan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Dumai.
Kegiatan yang dikemas sebagai ajang silaturahmi dan dialog itu kini menjadi sorotan kalangan seniman dan budayawan. Mereka mempertanyakan ruang partisipasi publik yang dinilai belum merata.
Ketua Dewan Kesenian Dumai, Agoes S. Alam menilai forum semacam itu seharusnya tidak hanya melibatkan satu kelompok masyarakat saja.
Menurutnya, kehadiran unsur pimpinan daerah lengkap dalam satu forum merupakan momentum strategis untuk membahas berbagai isu pembangunan, termasuk sektor kebudayaan.
“Kalau memang tujuannya membangun komunikasi dan menyerap aspirasi, tentu akan sangat baik bila juga difasilitasi pertemuan dengan seniman dan budayawan. Apalagi yang hadir adalah para pengambil kebijakan dan pemegang anggaran,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/2/2026).
Sorotan Soal Keadilan Akses Aspirasi
Agoes menegaskan, pihaknya tidak menolak kegiatan temu ramah tersebut. Namun, dia berharap DPRD Kota Dumai dapat membuka ruang dialog yang setara bagi seluruh elemen masyarakat.
Dia menilai, pembangunan daerah tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang kemajuan kebudayaan yang menjadi identitas kota.
“Penting agar tidak muncul kesan adanya pembatasan atau diskriminasi aspirasi. Semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk didengar,” ungkapnya.
Isu yang berkembang di tengah masyarakat, lanjut Agoes, juga memunculkan kekhawatiran soal potensi “pengondisian” terhadap gerakan mahasiswa. Dia mengingatkan agar forum silaturahmi tidak dimaknai sebagai upaya meredam kritik.
Dukungan terhadap Peran Kritis Mahasiswa
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran historis sebagai agen kontrol sosial. Kritik yang konstruktif justru dibutuhkan dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami mendukung mahasiswa yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Itu bagian dari demokrasi. Namun kami juga menolak jika ada upaya membungkam suara kritis dengan cara apa pun,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah dinamika wacana publik mengenai pola komunikasi antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil di Dumai.
Pentingnya Dialog Terbuka dan Inklusif
Agoes juga menyebutkan bahwa forum dialog lintas elemen masyarakat merupakan langkah positif apabila dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berkelanjutan.
Keterlibatan berbagai pihak—mahasiswa, seniman, tokoh adat, pelaku usaha, hingga komunitas akar rumput—dinilai dapat memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan daerah.
Dalam konteks pembangunan Kota Dumai ke depan, pendekatan partisipatif menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Aspirasi yang disalurkan melalui forum resmi perlu diakomodasi tanpa mengurangi independensi dan daya kritis masing-masing kelompok.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kota Dumai terkait tanggapan atas pandangan Ketua Dewan Kesenian Dumai tersebut.
Isu ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait transparansi komunikasi publik dan komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog yang adil dan inklusif bagi seluruh warga.
