JAKARTA, ALIANSIBERITA.ID – Kementerian Keuangan mulai memasang jangkar kebijakan untuk tahun anggaran 2027. Salah satu fokus utamanya adalah mempertebal kapasitas fiskal daerah guna memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh tanah air.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, fiskal daerah yang kuat merupakan instrumen krusial. Tanpa fundamen fiskal daerah yang bagus, target peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit dicapai secara adil.
Hal itu dia sampaikan langsung dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (22/06). Rapat tersebut secara khusus membedah arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Modal Kuat dari Tren Positif Performa Ekonomi
Di hadapan anggota DPD RI, Menkeu memaparkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sejauh ini masih sangat tangguh. Meskipun situasi global dipenuhi ketidakpastian, tekanan eksternal pelan-pelan mulai mereda.
Klaim tersebut didukung oleh sejumlah data riil pada paruh pertama tahun ini:
- Pertumbuhan Ekonomi: Mampu menembus angka 5,61 persen pada Triwulan I-2026.
- Inflasi & Dagang: Inflasi terkendali di level rendah, sementara neraca perdagangan sukses surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.
- Sektor Moneter & Riil: Cadangan devisa aman, penyaluran kredit melesat dua digit, dan industri manufaktur terus ekspansif.
“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi menguat, dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” urai Menkeu.
Sinergi Empat Pilar dan Fleksibilitas APBD 2027
Lewat rancangan KEM-PPKF 2027, pemerintah ingin mengunci kolaborasi yang lebih ketat. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara bakal diperkuat agar arah pembangunan bisa seirama.
Sembari mematangkan sinergi pusat, pemerintah daerah juga diberikan keleluasaan lebih. Fleksibilitas pengelolaan APBD ditingkatkan agar pemerintah daerah bisa langsung mengeksekusi perbaikan layanan publik, meratakan pembangunan, hingga menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah masing-masing.
Menurut Menkeu, belanja yang berkualitas di daerah akan tercipta jika kapasitas anggarannya memadai. Ketika daerah punya ruang fiskal yang longgar, akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar otomatis bisa berjalan lebih cepat.
“Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” kata dia.
Benahi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Pemerintah juga terus menata ulang arsitektur Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Beberapa langkah konkret yang disiapkan meliputi reformasi tata kelola keuangan, standardisasi alur transfer ke daerah, hingga penyusunan KEM-PPKF berbasis regional.
Di sisi lain, pengawasan tidak akan dikendorkan. Sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi dipastikan tetap berjalan, disusul dengan pembenahan manajemen risiko fiskal daerah agar kondisi keuangan negara di masa depan tidak limbung.
Melihat kombinasi fondasi ekonomi yang ada saat ini ditambah disiplin anggaran yang ketat, pemerintah merasa sangat optimistis. Targetnya, pada tahun 2027 nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekadar tumbuh tinggi, tapi juga jauh lebih inklusif dinikmati semua kalangan.
