ALIANSIBERITA.ID, JAKARTA – Skema alternatif pendanaan untuk mempercepat penataan fasilitas publik dan penanggulangan banjir di DKI Jakarta kian solid. Bank Jakarta bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias PT SMI resmi menyalurkan pembiayaan sindikasi senilai Rp2,11 triliun guna menggarap tujuh proyek infrastruktur prioritas di Ibu Kota.
Porsi pendanaan tersebut bersumber dari konsorsium dua lembaga keuangan. Bank Jakarta menyiagakan porsi sebesar Rp1 triliun, sementara PT SMI menyokong pembiayaan maksimal Rp1,11 triliun. Langkah ini mempertegas sinergi antara bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemprov DKI Jakarta dengan BUMN pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan.
Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (16/9), dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, skema pembiayaan ini jadi bukti konkret bahwa Pemprov DKI terus bergerak mempercepat pembangunan fasilitas vital bagi publik. Dia menegaskan, pemerintah daerah tak bisa cuma bertumpu pada satu skema mata anggaran biasa.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mempercepat pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan warga Jakarta,” kata Pramono.
Dia menambahkan, suntikan dana sindikasi dari Bank Jakarta dan PT SMI ini bakal memicu percepatan pengerjaan di lapangan, mulai dari peningkatan kelancaran akses mobilitas warga, penyediaan hunian, hingga infrastruktur sistem pengendali banjir.
Cakup 7 Proyek Vital Ibu Kota
Dana sindikasi bernilai triliunan rupiah tersebut dialokasikan secara terarah pada tujuh kegiatan fisik utama. Sektor penataan jalan dan sarana perkotaan mencakup pengerjaan Flyover Latumeten serta Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru.
Di bidang pemukiman warga, alokasi diarahkan untuk menambah pasokan hunian terjangkau lewat pengerjaan Rumah Susun Padat Karya Tahap II dan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I.
Sedangkan untuk urusan mengatasi genangan dan luapan air, porsi besar dikucurkan untuk pembuatan waduk, situ, serta embung; penyiapan polder dan kolam retensi; hingga pengerjaan tanggul serta pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III. Langkah terpadu ini disiapkan demi memagari Jakarta dari ancaman banjir dan dampak perubahan iklim.
Dorong Transformasi Kota Global
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menyampaikan, kemitraan bareng PT SMI merupakan bagian dari langkah nyata perbankan dalam mengawal transformasi Jakarta menuju kota global.
“Sinergi antara sektor keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi fundamental penting dalam mendorong akselerasi pemenuhan kebutuhan pembangunan di Kota Jakarta,” ujar Agus sebagaimana dilansir dari pernyataan tertulisnya, Sabtu (26/9/2026).
Sebagai BPD kepunyaan Pemprov DKI, Agus menegaskan Bank Jakarta bakal terus berada di garda terdepan mendukung program prioritas warga. Ke depan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan bakal kian diperkuat guna menghadirkan opsi pembiayaan yang inovatif, berhati-hati, dan berkelanjutan.
Dia merasa optimistis bahwa pembiayaan yang menyasar sektor-sektor krusial ini bakal jadi pijakan kukuh dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing di kancah internasional.
Skema Pembiayaan Kreatif bagi Daerah
Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menyebut bahwa percepatan proyek fisik di daerah memang butuh dorongan pendanaan yang kolaboratif. PT SMI siap terus hadir sebagai mitra strategis pemda untuk memberikan jawaban atas kebutuhan anggaran tersebut.
“PT SMI siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sekaligus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Reynaldi.
Dia menjelaskan, model pembiayaan bersama Bank Jakarta ini diharapkan bisa menjadi percontohan skema pembiayaan kreatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain sesuai kemampuan anggaran masing-masing.
Hingga Juli 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah sudah menembus angka Rp37,19 triliun, dengan outstanding pembiayaan berada di angka Rp13,67 triliun. Langkah ini selaras dengan arahan Kementerian Keuangan untuk terus menggenjot skema pembiayaan kreatif demi mempercepat ketersediaan infrastruktur di daerah.
