BANDUNG, ALIANSIBERITA.ID – Di tengah memanasnya tensi geopolitik dunia, pemerintah Indonesia mengambil langkah pro-rakyat untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan fiskal ke depan akan lebih fokus pada perlindungan daya beli masyarakat ketimbang menambah beban pungutan.
Purbaya menegaskan bahwa meskipun gejolak global seperti konflik di Timur Tengah membayangi ekonomi dunia, Indonesia memiliki modal besar pada sektor konsumsi internal. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa pemerintah enggan mengotak-atik tarif pajak dalam waktu dekat.
“Ketidakpastian global itu selalu ada setiap tahunnya, dan ini dialami seluruh negara. Namun, kekuatan ekonomi kita ada pada belanja masyarakat. Itu adalah mesin terbesar pertumbuhan kita,” ungkap Purbaya dalam Dialog Kebangsaan Sespimti Polri di Lembang, Bandung, Selasa (28/4/2026).
Syarat Mutlak Kenaikan Pajak
Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan untuk tidak menaikkan pajak adalah langkah konsisten yang dia ambil sejak awal masa jabatannya.
Dia mematok syarat tinggi bagi adanya perubahan tarif, yakni saat ekonomi nasional sudah menunjukkan taji di level pertumbuhan sekitar 6 persen.
Dibandingkan menaikkan tarif yang berisiko menekan konsumsi, Purbaya lebih memilih jalur perbaikan birokrasi. Melalui Satgas P2SP, pemerintah berupaya melakukan debottlenecking atau penguraian hambatan yang selama ini menyulitkan dunia usaha.
“Fokus kami adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup celah kebocoran, bukan menaikkan tarif. Sektor swasta harus terus kita jaga agar tetap tumbuh,” tegasnya di hadapan peserta dialog bertema ‘Pengaruh Konflik AS-Israel vs Iran Terhadap Ekonomi Indonesia’.
Kolaborasi dengan Polri Kawal Investasi
Menariknya, Purbaya menggarisbawahi bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan keamanan dan kepastian hukum.
Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Polri menjadi sangat krusial, terutama untuk menjamin kenyamanan investor hingga ke pelosok daerah.
Baginya, aparat penegak hukum memiliki peran vital sebagai garda terdepan yang merespons setiap kendala di lapangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis.
“Sinergi dengan Polri sangat penting untuk menjaga kepastian sektor swasta. Jadi, jika ada hambatan dalam bisnis atau investasi, segera laporkan. Penegak hukum akan langsung menindaklanjuti agar iklim investasi tetap kondusif,” pungkas Purbaya.
