ALIANSIBERITA.ID, BENGKULU — Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memberikan kesempatan yang seimbang atau level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Langkah ini dinilai krusial agar BPD bisa berkontribusi maksimal sebagai Regional Development Bank yang menopang stabilitas ekonomi di daerah maupun nasional.
Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo menyampaikan bahwa BPD sama sekali tidak mengharapkan perlindungan atau proteksi dari persaingan pasar.
Selama BPD mampu memenuhi standar layanan, tata kelola, teknologi, hingga manajemen risiko, mereka berhak memperoleh porsi dan ruang yang setara untuk menjadi penyalur dana maupun mitra strategis pemerintah.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital, dan governance,” kata Agus dalam acara Seminar “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).
Agenda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta para Direktur Utama dan Direksi BPD dari seluruh Indonesia.
Likuiditas BPD Penopang Ekonomi Daerah
Agus membeberkan, hingga Juni 2026, gabungan aset dari 27 BPD di tanah air sudah menembus sekitar Rp1.043 triliun. Penyaluran kreditnya mencapai Rp673 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun menyentuh angka Rp770 triliun.
Secara fundamental, kinerja BPD tergolong sehat. Namun, fungsi intermediasi yang terus tumbuh di tengah ketatnya persaingan perebutan dana segar tetap harus dicermati.
Jangan sampai biaya dana (cost of fund) melonjak dan memberatkan ruang BPD dalam menyalurkan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” ujar Agus.
Sebab, peran BPD menyentuh langsung ke jantung perekonomian daerah. Mulai dari pembiayaan sektor UMKM, pangan, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, hingga proyek infrastruktur daerah.
Di sisi lain, karakter likuiditas BPD sangat erat dengan dinamika anggaran daerah, mulai dari skema Transfer ke Daerah (TKD), siklus APBD, hingga lalu lintas transaksi di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian aturan fiskal maupun pola penyaluran dana pusat perlu memperhitungkan dampaknya ke daerah.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” jelasnya.
Dorong Transformasi Digital dan Kolaborasi
Asbanda berharap kebijakan penempatan dana pemerintah tidak sekadar mengendap di dalam rekening, melainkan dipacu menjadi daya dorong (multiplier) bagi sektor-sektor produktif.
Dana tersebut idealnya mengalir ke sektor unggulan daerah, seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, dan infrastruktur.
Agus mengingatkan bahwa BPD memiliki misi khas yang membedakannya dari bank umum komersial. BPD tidak cuma mengejar untung lewat transaksi keuangan semata, tetapi juga mengemban tugas mengelola ekosistem keuangan daerah, memperluas inklusi keuangan, serta menyokong pembangunan di wilayah masing-masing.
Namun demikian, dia tak menampik bahwa PR terbesar tetap ada pada internal BPD sendiri. Penguatan daya saing tidak bisa hanya menggantungkan harapan pada porsi dari pemerintah atau regulator semata.
BPD harus berani berbenah secara kukuh dan cepat. Asbanda terus memacu kolaborasi antar-BPD dalam hal pengelolaan likuiditas, transaksi pasar uang, repo, treasury, hingga pembiayaan bersama atau sindikasi.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.
Langkah ini wajib diimbangi dengan percepatan perbaikan teknologi digital, penguatan keamanan siber (cybersecurity), tata kelola yang bersih, serta pemupukan dana murah (CASA) dari masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurut Agus, membangun ketahanan keuangan nasional harus dimulai dari daerah. Dengan fondasi daerah yang kukuh, perekonomian Indonesia secara keseluruhan bakal semakin tahan banting.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.
